Lombok Post

Thu04242014

Last update

Back Profile Administrator
Lombok Post
Administrator

Administrator

Jumat, 19 Agustus 2011 09:34

Honorer Setda Datangi Bupati

DOMPU—Puluhan tenaga honorer di Kantor Setda Dompu Kamis kemarin mendatangi ruangan kerja Bupati Dompu. Hal itu dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang sampai saat ini belum juga dibayarkan honornya.
Kedatangan puluhan tenaga honorer diterima Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin melalui  empat orang perwakilan.  Sedangkan yang lain menunggu di luar ruangan.
Dalam pertemuan tersebut perwakilan honorer Muslimin, Sulaiman dan Mukhlis menyampaikan keluhan tenaga honorer yang sudah delapan bulan belum menerima bayaran.
Sebab dibanding dengan honorer yang bertugas di satker yang lain mereka sudah tuntas dibayarkan. ‘’Sudah delapan bulan honorer kami belum dibayar,’’ keluh mereka.
Padahal honor yang diterima kata mereka merupakan salah satu andalan dalam menopang kehidupan keluarga. Karena itu mereka minta agar Bupati dapat mempertimbangkan untuk segera dibayarkan.
Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin mengaku sebelum ini tidak tahu kalau honor belum dibayarkan, karena sepengetahuannya sejak SK perpanjangan tenaga honorer beberapa waktu lalu maka sejak itu pula harus segera dibayarkan. ‘’Saya belum tahu kalau honor belum dibayarkan,’’ kata Bupati.
Karena itu, Bupati akan mempertanyakan kepada satker yang menanganinya untuk segera membayarkan. Setelah mendengar keterangan Bupati puluhan tenaga honorer kembali mendatangi ruangan Kadis PPKAD Ir Rasyidin dan berdialog dengan pejabat pengelola keuangan tersebut. Rasyidin pun mengaku tidak ada masalah dengan pembayaran tenaga honorer sepanjang itu diusulkan oleh bendaharanya.
Sebab sejauh ini kata Rasydin pihaknya belum menerima usulan pembayaran honorer dimaksud. ‘’Kalau ada usulan kita akan bayarkan,’’ jelasnya.
Sedangkan bendahara bagian umum Setda Dompu Muhammad mengaku belum diusulkannya honor disebabkan oleh anggaran yang disedot melampaui batas yang ditentukan yakni diatas Rp 500 juta. Dengan demikian permintaan harus dilakukan sebanyak dua kali. Tetapi Kadis PPKAD menyatakan tidak ada masalah dengan hal itu sebab itu adalah kebutuhan riil yang harus segera dibayarkan. (am)

KOTA BIMA-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima Drs H Yasin Abubakar mengaku, munculnya radikalisme agama yang mencuat belakangan ini, akibat pemahaman yang salah terhadap istilah jihad. Kekeliruan itu muncul karena Islam dimaknai secara parsial.
Pernyataan itu terungkap saat Ketua MUI Kota Bima tampil sebagai narasumber pada acara sarasehan sehari membangun kesadaran dan strategi penanggulangan radikalisme agama di wilayah Kota Bima yang diadakan oleh  Gerakan Pemuda  (GP) Anshor Kota Bima.
Selain Ketua MUI Kota, hadir pula Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS SIK bersama Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakemenag) Kota Bima Drs H Sahril. ‘’Secara harfiah kata jihad dalam Islam berarti bersungguh-sungguh. Kemudian perintah jihad dalam Alquran  harus ada syarat-syaratnya, seperti ketika ummat Islam diserang oleh musuh atau orang kafir,’’ sebutnya.
Bahkan menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Bima ini, sepanjang perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah menyerang orang atau kelompok lain, melainkan hanya mempertahankan diri dari serangan orang lain.
‘’Kalau ada orang atau kelompok yang mendzolimi ummat Islam boleh kita serang,  mengusir ummat Islam dari kampung halamannya, atau situasi dan kondisi yang tidak memberikan kebebasan bagi ummat Islam melaksanakan syari’atnya dan lainnya,’’ bebernya.
Kepala Kakendepag Kota Bima Drs H Sahril menjelaskan Islam sebagai agama rahmatan lilalamin, dengan misi membebaskan manusia dari ketidakadilan.  Kenapa sampai muncul radikalisme dalam agama, menurutnya  ada beberapa sebab,  diantarnya karena ada perbedaan dalam memahami ayat-ayat Alquran, tidak dipahami secara detail, tapi masih sepotong-sepotong.
Taklid buta, berpegang teguh pada apa yang didengarnya, tidak menganalisa lebih mendalam kebenaran dari yang diterimanya. Sehingga muncul kejadian yang mengatasnamakan Islam, padahal perbuatan itu tidak mencerminkan perbuatan dilakukan ummat Islam. 
Mengantisipasi munculnya radikalisme dalam agama menurut Drs H Sahril  dengan memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama, melakukan koordinasi antar ummat beragama dan pembinaan secara terus menerus pada ummat Islam. ‘’Dari sejumlah kasus yang muncul di Indonesia, sebanyak 80 persen karena persoalan agama,’’ katanya.
Sementara itu, Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS SIK  menjelaskan, upaya menanggulangi radikalisme dan terorisme  menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat, bukan hanya menjadi tugas Polri.  ‘’Radikalisme sendiri sudah muncul lama  dan itu dilakukan sekelompok orang tertentu dan tidak terkait dengan agama. Hanya saja dalam aksinya mereka kerap menumpang agama,’’ ujarnya.
Di Kepolisian lanjutnya ada beberapa tahap mengatasi persoalan itu, yakni melalui preentif, preventif dan represif. ‘’Kalau preentif berupa sosialisasi, kemudian preventif  dan terakhir represif, jika persoalan itu sudah memuncak,’’ jelasnya.
Strategi penanggulangannya harus dimulai dari diri, lingkungan dan seterusnya dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan toleransi ummat beragama.(gun)

Jumat, 19 Agustus 2011 09:32

Bulan Puasa, Warung Bebas Buka Siang

DOMPU—Warung makan di Pasar Induk Dompu terlihat bebas buka pada siang hari, walaupun saat ini sedang bulan ramadan. Pengunjung warung makan terlihat santai saja menikmati hidangan di warung yang berjejer itu tanpa canggung sedikitpun.
Menurut warga sekitar, kondisi itu sudah berlangsung sejak puasa dimulai dan hanya istirahat beberapa hari untuk menghormati bulan puasa. Ironisnya tidak ada yang berusaha melarang apalagi melakukan razia disiang hari untuk menegakan perda yang religius.
Yang menikmati hidangan tidak hanya dari kalangan warga biasa dari kalangan honorer dan PNS pun datang ke tempat itu untuk makan siang. Karenanya, sejumlah warga minta agar warung makan yang buka sejak pagi dirazia sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin dan Ketua DPRD Dompu Rafiuddin H Anas SE sebenarnya sudah mengeluarkan imbauan agar warung makan tidak buka disiang hari. Hal itu untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. (am)

Jumat, 19 Agustus 2011 09:31

Berusaha Kabur, Nyaris Dihajar Massa

KOTA BIMA --Julkifli yang mengaku asal Kelurahan Penaraga, kemarin sekitar pukul 11.30 Wita, nyaris dihakimi warga.  Ketika itu, Julkifli bertemu dengan seorang korban yang diduga pernah ditipunya di kantor Dikpora Kabupaten Bima. Ketika bertemu, Julkifli berusaha melarikan diri.
Oknum kemudian berhasil ditangkap kembali oleh warga Lingkungan Karara, selanjutnya dibawa ke Polres Bima Kota  Gunung Dua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Informasi diperoleh Koran ini dari Suhardin yang menjadi korban penipuan oknum, sekitar tiga bulan lalu oknum mendatangi kediamannya di Kecamatan Ambalawi. Menawarkan diri membantu perjuangkan dana untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola isterinya Yuyun. ‘’Saat itu oknum menawarkan jasa akan membantu memperjuangkan untuk mendapatkan dana untuk PAUD. Saat itu oknum meminta proposal dan uang Rp 300 ribu,’’ terang Suhardin ditemui di Kantor Reskrim Gunung Dua Polres Bima Kota, kemarin.
Setelah mengambil uang dan membawa proposal, oknum hanya sempat menghubungi korban sekali, sehari setelah mengambil uang dan proposal itu, mengabarkan pada korban ada bantuan di Dikpora Kabupaten Bima. ‘’Saat itu kita diminta membawa uang Rp 500 ribu. Saat kita datang di kantor Dikpora, tidak ketemu dengan oknum itu,’’ sebutnya.
Sejak itu Suhardin mengaku tidak pernah lagi bertemu dengan oknum tersebut.  Kemarin ada pertemuan seluruh pengelola PAUD di kantor Dikpora Kabupaten. ‘’Secara kebetulan saya melihat oknum yang mengaku Julkifli tersebut, kemudian saya mendatanginya ketika sedang duduk,’’ ceritanya.
Karena telah bertemu dengan Julkifli, Suhardin memanggil isterinya Yuyun, dengan maksud meminta pertanggungjawaban dari oknum terhadap janjinya membantu. Namun saat itu pelaku berusaha kabur dengan meloncati pagar Dikpora.
‘’Begitu berhasil meloloskan diri dari Yuyun dan Suhardin, pelaku copot sepatu kemudian loncati pagar Dikpora, selanjutnya kabur kearah utara,’’ ujar Ilham, salah seorang supir di Dikpora Kabupaten yang sempat melihat saat pelaku tersebut kabur.
Saat itu pelaku sempat dikejar oleh pegawai Dikpora, termasuk sejumlah supir. Tapi pelaku berhasil menghilang. Beberapa saat kemudian, pelaku diantar oleh salah seorang Ketua RT di Karara, yang seterusnya diamankan di kantor Polres Bima Kota.
Terkait penyerahan oknum yang diduga menipu, tidak ada satupun anggota Polres Bima Kota yang bisa dihubungi. Kanit Penyidik Perempuan dan Anak (PPA) tidak berani memberikan komentar, karena bukan kewenangannya. Sementara Kasat Reskrim setempat Iptu Welman Ferri, belum berhasil ditemui. (gun)

Senin, 15 Agustus 2011 09:17

Tersangka Ganja, Mahasiswa dan Pelajar

KOTA BIMA-Dua dari empat tersangka pengedar ganja yang tertangkap Jumat lalu berstatus pelajar dan mahasiswa. Mereka diringkus tim Buser Polsek RasanaE bersama barang bukti berupa 86 poket ganja  kering seberat 597 gram.
Ap, 22 tahun, asal Desa Rai Oi Kecamatan Sape merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bima. Sedangkan ARF, 16 tahun siswa SMK di Kota Bima, asal Kelurahan Mande.
Saat kasus penangkapan ganja di ekspose di ruang Reskrim Polres Bima Kota Sabtu lalu,  Kapolres Bima AKBP Kumbul KS SIK di dampingi Kasat Narkoba Iptu Abdullah Abidin, menggelar sejumlah barang bukti (BB) yang berhasil diamankan saat penangkapan. Di antaranya 86 poket ganja kering yang tiap poketnya memiliki berat yang bervariasi, mulai 6,1 gram hingga 8,1 gram. ‘’Untuk satu poket ganja kering itu mereka jual Rp 150 ribu. Sehingga dari total BB yang diamankan, jika diuangkan nilai mencapai Rp 12,9 juta,’’ sebutnya.
Dari hasil pemeriksaan terhadap empat tersangka SBS, AP, AM dan ARF diketahui barang haram itu mereka peroleh dari Mataram. Barang itu dibawa oknum A asal Mataram dengan bus, kemudian mereka janji ketemu di Terminal Dara. ‘’Setelah barang itu diambil, langsung di bawa ke kos-kosan AP di Kelurahan Sadia. Saat kita tangkap empat orang itu, sedang meracik menjadi poket-poket untuk dijual,’’ terangnya.
Kapolres mengakui empat orang itu merupakan anggota jaring pengedar ganja di wilayah Bima dan sekitarnya. Bahkan kuat dugaan mereka sudah beberapa kali menerima kiriman barang haram dari luar daerah. ‘’Kita masih mendalami adanya jaringan lain sebagai pengedar Narkoba di Bima,’’ katanya.
Atas perbuatan empat orang tersebut, mereka dijerat dengan pasal 114 UU 35 tahun 2009, tentang Narkotika dengan ancaman hukuman selama 12 tahun. ‘’Untuk  mengungkap siapa oknum A yang membawa ganja ke Bima, kita akan berkoordinasi dengan Polda NTB,’’ akunya. (gun)

Senin, 15 Agustus 2011 09:16

Mantan Caleg Diduga Bandar Togel

KOTA BIMA- Fj, 39 tahun, mantan caleg salah satu partai politik di Kota Bima dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancamanan hukuman 10 tahun penjara. Pria asal Kelurahan Jatiwangi diduga sebagai bandar judi toto gelap (Togel).
Fj ditangkap dikediamannya Kamis lalu oleh anggota Polres Bima Kota yang dipimpin langsung Kasat Reskrim setempat Iptu Welman Ferry.  Dari tangan oknum berhasil disita sejumlah barang bukti (BB) berupa  Hand Phone (HP) yang berisi transaksi jual beli Togel, data tagihan, uang Rp 1,1 juta  dan  kertas rekapan.
‘’Pelaku  kita tangkap di kediamannya Kelurahan Jatiwangi, sedang menunggu setoran dan nomor Togel yang keluar untuk disebarkan,’’ ungkap Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS SIK didampingi Kasat Reskrim setempat Iptu Welman Ferry.
Kumbul mengaku telah lama mendapat informasi oknum Fj sebagai Bandar Togel. Tapi beberapa kali upaya penangkapan oknum tersebut selalu gagal. ‘’Dari aktifitas itu setiap minggu omzet penjualan Togel untuk satu minggu mencapai Rp 15 hingga Rp 20 juta. Sedangkan untuk sekali penarikan sekitar Rp 3 juta,’’  sebutnya.
Penangkapan oknum Fj diakui dalam rangka operasi pekat dengan sasaran Judi, Prostitusi, Miras, Petasan dan lainnya. Untuk memberikan rasa aman bagi ummat islam yang menjalankan ibadah Puasa. (gun)

Senin, 15 Agustus 2011 09:15

Gelar Operasi Simpatik

DOMPU--Satuan Polisi Lalulintas Polres Dompu Sabtu lalu menggelar operasi simpatik dengan membagi–bagikan makanan buka puasa bagi tukang ojek, kusir benhur dan anak–anak jalanan.
Makanan berupa bingkisan itu dibagikan sekitar pukul 17.00 wita di  perempatan RSUD. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Dompu AKP Agus Madiata.
Setelah di depan RSUD tim Satlantas Dompu kemudian menuju ke pusat pertokoan pasar induk Dompu untuk melakukan hal yang sama. Meski yang dibagi hanya makanan untuk berbuka tetapi tukang ojek, kusir benhur dan anak jalanan terlihat begitu antusias.
Usai di pusat pertokoan tim kembali beralih menuju menuju traffick light Sawete, depan Kantor  Polsek Kota  untuk menyelesaikan kegiatannya. Di sana pun mereka disambut bahagia oleh tukang ojek, kusir benhur dan anak jalanan yang ada di lokasi ini. ‘’Kami sangat bahagia atas makanan untuk berbuka ini,’’ ujar Ismail salah seorang ojek.
Kasat Lantas Polres Dompu, AKP Agus Madiata  usai membagikan bingkisan mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Polisi Wanita yang ke-63. Disamping merupakan bentuk kepedulian aparat kepolisian terhadap umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Terlebih lagi katanya kegiatan seperti ini untuk mempererat hubungan antara  aparat kepolisian dengan mitranya di jalan raya. ‘’Tukang ojek dan kusir benhur  merupakan mitra lalulintas  saat berada di lapangan. Mereka penyedia jaza transportasi kalangan bawah yang perlu mendapat perhatian dari kita semua,’’ jelasnya. (am)


Kamis, 11 Agustus 2011 16:41

Eksekutif Bela Diri di Gedung Dewan

Terkait Pelaksanaan APBD 2010

MATARAM-Pemprov NTB yang diwakili Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir mengklarifikasi sejumlah tudingan dan serangan fraksi-fraksi di DPRD NTB terkait pelaksanaan APBD 2010. Klarifikasi eksekutif ini disampaikan dalam sidang paripurna dewan, kemarin.
Hanya saja, hanya sebagian persoalan yang dijelaskan eksekutif, yakni sebatas persoalan yang dianggap hal pokok dan penting. Tidak semua poin yang disampaikan fraksi dewan yang dijawab dan diberikan tanggapan.
Adanya selisih Rp 43 miliar lebih, antara saldo kas di bendahara umum daerah (BUD) dengan rekening koran di PT Bank NTB menjadi poin pokok awal yang diklarifikasi. Dikatakan wagub, selisih saldo kas ini terjadi akibat adanya perbedaan pencatatan saja. Versi standar akuntansi pemerintahan (SAP) menyatakan, apabila SP2D diterbitkan maka akan mengurangi saldo kas BUD. Sedangkan pada saat yang sama, rekening koran belum ditransfer ke masing-masing rekening yang ditunjuk SP2D yang diterbitkan. ‘’Berdasarkan SAP, nilai silpa 2010 seperti nilai silpa yang sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI sebesar Rp 11,698 miliar lebih,’’ tandasnya.
Pemprov juga menjelaskan persoalan BUMD yag disorot fraksi dewan. Diakui, pelaksanaan operasional BUMD belum optimal memberikan PAD. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti iklim usaha yang kurang kondusif, core bisnis yang belum berorientasi pada segmen pasar, serta produk-produk yang dihasilkan belum mampu bersaing. ‘’Ke depan, pemprov akan berupaya melakukan pembenahan baik dari segi teknis, jenis produk, maupun manajerial BUMD,’’ beber wagub.
Begitu juga dengan persoalan aset, temuan-temuan, maupun rekomendasi BPK. Pemprov mengaku telah menindaklanjuti saran-saran BPK dengan melakukan beberapa langkah, seperti pemetaan dalam merumuskan action plan, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), perbaikan pengelolaan atas transaksi keuangan cash flow  serta memperbaiki pengelolaan atas aset daerah. ‘’Upaya konkret yang akan dilakukan sehingga tidak terulang kembali, adalah melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap hal-hal yang menjadi temuan BPK,’’ tandasnya.
Sorotan mengenai adanya indikasi tindak pidana dalam proyek RSUP NTB juga dijelaskan wagub. Dipaparkan, pembayaran retensi pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp 515 juta lebih diberikan untuk pembayaran pembangunan diagnostic center. Pihak RSUP telah membayar 100 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 10 miliar lebih, tanpa penyerahan uang jaminan sebesar lima persen dari kontrak, sehingga perusahaan tersebut tidak menyerahkan biaya pemeliharaan.
Sidang ini sempat diwarnai interupsi dari anggota dewan. Sekretaris Fraksi PPP Nurdin Ranggabarani beranggapan, pembahasan LKPD yang disampaikan eksekutif tidak perlu dilanjutkan dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Alasannya, pihak eksekutif tidak mampu memberikan dokumen LKPD yang telah disesuaikan dengan LHP BPK. ‘’Jika eksekutif tidak mampu menghadirkan kelengkapan dokumen, buat apa kita lanjutkan, apa yang akan kita bahas dan tetapkan?’’ tandasnya.
Interupsi ini disampaikan terkait keberadaan dokumen yang belum diterima pimpinan dewan. Dan dalam penjelasan Wagub, laporan keuangan Perusda PT DMB belum dapat disampaikan, laporan keuangan yang telah diaudit ini baru akan disampaikan direksi paska rapat umum pemegang saham.
Penjelasan wagub ini berbeda dengan apa yang disampaikan Direktur PT DMB Andy Hadianto yang mengaku sudah menuntaskan laporan neraca keuangan perusahaan dan tinggal dilampirkan dalam LKPD Gubernur, seperti yang dimuat di koran ini Senin (8/8) lalu.
Selain itu ada hal istimewa dalam sidang paripurna kali ini. Pimpinan sidang paripurna tidak lagi didominasi tiga pimpinan dewan yakni HL Sujirman, HL Moh. Syamsir, dan Suryadi Jaya Purnama. Politisi Demokrat Lalu Abdul Khalik Iskandar alias Mamik Alek tampil perdana memimpin sidang paripurna.(mni)

Kamis, 11 Agustus 2011 16:32

Waktu Keberangkatan JCH Belum Ditentukan

MATARAM-Pihak Kementerian Agama (Kemenag) belum menentukan waktu keberangkatan jamaah calon haji (JCH) asal NTB ke tanah suci. Waktu keberangkatan akan ditentukan setelah ada kejelasan waktu keberangkatan pesawat di Bandara Juanda ke Jeddah.
‘’Penentuan waktu ini akan dikoordinasikan terlebih dahulu melalui rakor persiapan,’’ kata Kepala Kanwil Kemenag NTB HL Suhaimi Ismy kepada wartawan belum lama ini.
Suhimi menjelaskan, lokasi pemondokan JCH asal NTB juga masih belum bisa ditentukan. Sebab pemondokan ini akan ditentukan dengan cara diundi setelah waktu pemberangkatan diatur. Namun, Kemenag memastikan, sebagian besar JCH ada di ring I di sekitar Masjidilharam saat berada di Makkah. Jarak pemondokan haji terjauh sekitar 3 kilometer dari Masjidilharam.
‘’Dulu, lokasi pemondokan terdekat biasanya diberikan pada provinsi-provinsi yang dekat dengan kekuasaan seperti Jakarta dan lainnya,’’ bebernya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir menjelaskan, secara prinsip BIL dengan panjang landasan pacu 2.750 meter dan fasilitas penunjang lainnya layak menjadi embarkasi sebagaimana embarkasi Aceh, Banjarmasin, Solo dan lainnya. Sehingga bisa didarati pesawat pengangkut haji Boeing 767 atau Airbus 330. ‘’Embarkasi tahun ini bukan sebuah kegagalan melainkan pelaksanaan yang tertunda,’’ tandasnya.
Ke depan, Pemprov NTB akan lebih memperispkan embarkasi haji yang juga akan memberangkatkan JCH Bali dan NTT. Fasilitas akan dipersiapkan lebih baik, termasuk adaya usulan dewan untuk penambahan kapasitas asrama haji serta usulan perpanjangan runway menjadi 3.500 meter dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga BIL dapat didarati pesawat Boeing 747 full capacity.(mni)

Kamis, 11 Agustus 2011 16:31

Oknum Diduga Bermain

Perusakan Kamp Indotan

GIRI MENANG—Ketua Jarinkobar (Jaringan Komunikasi Lombok Barat) Munawir, mengendus dugaan keterlibatan oknum intelektual yang menggerakkan massa saat perusakan kamp PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB) di Raju Mas, Tembowong, Sekotong, Lombok Barat (Lobar) Senin (8/7) lalu.
Gerakan massa tersebut diduga dikendalikan oknum pejabat pemkab yang memang tidak simpatik terhadap pemerintahan saat ini. ‘’Saya tidak ingin menyebut itu siapa karena masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan,’’ kata Munawir.
Munawir menilai, oknum pejabat tersebut bersama komplotannya memang sengaja mengatur kerusuhan ini untuk menganggu kondusifitas iklim investasi di Lobar. Dalam strateginya, komplotan ini kemudian mencoba ‘’bermain mata’’ dengan para pendemo untuk melakukan berbagai macam insiden sehingga mampu menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap pemilik dan pekerja tambang.
Tanpa maksud membela PT ILBB, Munawir menganggap upaya sosialiasasi dan pendekatan yang dilakukan perusahaan tambang ini kepada masyarakat sekitar sudah maksimal. Rasa herannya justru muncul dari gerakan para pendemo yang mengatasnamakan warga sekitar namun tidak membawa aspirasi yang jelas.
‘’Sehingga kami menilai tindakan perusakan Senin lalu memang dikendalikan oleh seorang tokoh intelektual,’’ ujarnya.
Munawir juga menyayangkan gerakan pihak kepolisian dan aparat keamanan mengantisipasi kerusuhan yang dinilainya masih lamban. Seharusnya dengan adanya intelejen yang dimiliki, aparat bisa memetakan dan mengukur kekuatan personil untuk menghalau massa. ‘’Terlebih informasi ini mereka sudah dapat jauh hari sebelumnya yang seharusnya koordinasi bisa lebih maksimal,’’ kritiknya.
Selain itu, kepolisian dianggapnya tidak tegas dalam memproses para pelaku perusakan Kamp PT ILBB yang telah terjadi dua kali. Munawir pun mendeadline polisi untuk segera menuntaskan, mengusut dan menangkap pelaku perusakan dalam waktu.       
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Agus Dwi Ananto membantah jika pihaknya dikatakan selama ini lambat bekerja. Justru sejak aksi perusakan pertama mereka sudah melakukan proses penyelidikan hingga mengambil keterangan para saksi.
‘’Tapi sayangnya para saksi ini tidak ada yang berani menyebut pelaku. Kami terganjal di hal ini sehingga pelaku belum ditetapkan,’’ kata Agus.
Meski dikritik, Agus tetap berbesar hati menerima masukan dari sejumlah LSM yang menyoroti kinerja satuannya. Dalam setiap kasus yang ditangani, pihak kepolisian selalu bertindak sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. ‘’Bahkan hingga kini saya dan personil lainnya masih berjaga-jaga di Sekotong,’’ ujarnya.
Terkait indikasi adanya keterlibatan oknum intelektual yang menggerakkan massa, Agus enggan menanggapi. Termasuk juga anggapan yang menyoroti kinerja intelijen kepolisian karena menurutnya, bukan merupakan kewenangannya. (ida) 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL