Lombok Post

Sat04192014

Last update

Back Profile Administrator
Lombok Post
Administrator

Administrator

Jumat, 19 Agustus 2011 10:08

Air Macet, Pelanggan PDAM Mengeluh

Kali Kedua Selama Ramadan

GIRI MENANG—Untuk kali kedua selama bulan Ramadan, ribuan kepala keluarga (KK) yang merupakan pelanggan PDAM Menang-Mataram di wilayah Selatan Lombok Barat (Lobar) harus mengelus dada. Pasokan air bersih dari PDAM kembali macet dan kondisi ini berlangsung sejak Rabu (17/8) sekitar pukul 23.00 wita hingga kemarin pukul 14.45 wita.
‘’Mengapa belum sebulan, aliran airnya kembali macet. Padahal kami selalu membayar tepat waktu,’’ keluh Nuraini seorang ibu rumah tangga asal Gerung.
Tidak mengalirnya air PDAM membuat kegiatan masyarakat terganggu terlebih untuk kebutuhan mandi dan sebagainya. Mereka juga kesal dengan PDAM yang tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada pelanggan jika sewaktu-waktu pihak setempat melakukan pemeriksaan pipa secara berkala yang mengharuskan diputusnya aliran air. ‘’Kalau kami diberitahukan paling tidak kami bisa siap-siap dengan menampung air,’’ kata Nuraini.
Kondisi wilayah Gerung dan sekitarnya makin lumpuh karena kemarin selama beberapa jam aliran listrik juga ikut-ikutan padam. Praktis, aktivitas masyarakat termasuk pegawai di instansi pemerintahan terganggu.
Berdasarkan informasi dari pihak PDAM, macet air bersih disebabkan pecahnya pipa utama di sekitar Dasan Tebu, Mataram. Pipa berukuran 16 inci atau 400 milimeter ini adalah salah satu pipa yang mengalirkan air bersih ke wilayah selatan Lombok Barat. Petugas memulai perbaikan pada pagi hari kemarin. Pipa pecah diakibatkan oleh tekanan air yang tinggi pada malam hari dan tidak diimbangi dengan pemakaian tinggi.
‘’Ini kan pakai gravitasi, jadi tekanannya nggak bisa diatur. Kami mohon pengertiannya bila masalah ini kerap terjadi,” ungkap Kepala Cabang PDAM Giri Menang Gerung, Ahmad Ridwan, saat dikonfirmasi.
Jumlah pelanggan PDAM hingga saat ini mencapai 68 ribu lebih yang tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan 12 mata air sebagai sumber air utama. PDAM sendiri mengaku rutin melakukan pengecekan pipa untuk menghindari kebocoran yang dapat merugikan pelanggan. Kondisi pipa yang berada di dalam tanah serta tidak adanya detektor pipa, menyebabkan kebocoran pipa sering terlambat diketahui. (ida)

Jumat, 19 Agustus 2011 10:07

Dewan Dianggap Tak Hargai Pejuang

Absen saat Apel HUT RI

GIRI MENANG—Kritik tajam dilontarkan sejumlah LSM terhadap ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) saat apel bendera HUT RI ke 66, Rabu (17/8) lalu. Para wakil rakyat ini dinilai sama sekali tidak menghargai perjuangan para pahlawan serta tidak memiliki rasa sensitif sosial terhadap apa yang dirasakan masyarakat dalam memperingati hari kemerdekaan.
Direktur Gompar (Government and Parliament Watch), H Syaiful Ahkam, mengatakan, saat upacara detik Proklamasi dari 45 orang anggota dewan hanya ada 16 yang hadir sementara saat penurunan bendera hanya Ketua DPRD Lobar H Umar Said yang datang. Kondisi ini justru berbanding terbalik saat mereka menghadiri acara buka puasa bersama dengan bupati minggu lalu yang dapat dikatakan semua hadir. ‘’Apa esensi berbuka puasa bersama bupati lebih besar ketimbang menghadiri upacara bendera bersama jajaran muspida, PNS dan siswa,’’ kata Ahkam.
Ahkam justru mencium indikasi bagi-bagi angpao saat berbuka puasa dengan bupati menjadi daya tarik tersendiri bagi kehadiran para wakil rakyat yang terhormat ini. Sehingga wajar, ketika harus menghadiri upacara yang notabene tidak diganjar reward apapun para anggota dewan ini ogah-ogahan.
Terpisah, Ketua Jarinkobar (Jaringan Komunikasi Lombok Barat) Muhazzam menganggap tindakan para anggota dewan yang absen saat upacara menunjukkan tidak adanya wawasan kebangsaan yang dimiliki mereka. ‘’Bagaimana masyarakat bisa memiliki wawasan kebangsaan yang besar kalau wakil mereka saja tindakannya seperti ini,’’ kata Muhazzam.
Apa yang dilakukan para anggota legislatif tersebut, menurut Muhazzam, wajar mendapat sorotan karena mereka merupakan representasi dari masyarakat secara keseluruhan. Sehingga ketika anggota dewan tak hadir otomatis keterwakilan masyarakat saat momentum bersejarah itu pun tidak ada.
‘’Apalagi tempat para anggota dewan ini kan di tempat yang teduh dan mendapat kursi. Coba bayangkan para PNS, aparat dan siswa yang rela berjemur berdiri untuk memperingati upacara,’’ ujarnya.
Melihat keengganan para anggota dewan hadir saat upacara, Muhazzam pesimis jika mereka mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat secara tulus. Kejadian ini menurutnya, dapat menjadi pembahasan badan kehormatan (BK) DPRD untuk ditindaklanjuti.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim yang dihubungi mengaku tak hadir saat upacara karena tengah berada di luar kota. Sulhan mendapat izin tiga hari untuk melakukan konsultasi partai. ‘’Saya rencana baru hari ini (kemarin, Red) pulang ke Lombok,’’ tandasnya. (ida)



Jumat, 19 Agustus 2011 10:05

PT WAH : Penembokan Tetap Jalan

TANJUNG—Kisruh di Trawangan akhir-akhir ini tidak membuat PT Wanawisata Alam Hayati (WAH) mundur dari program awal mereka untuk melakukan pemagaran di lahan mereka. Sejak hari Senin lalu (15/8) pekerja dari PT WAH sudah berlabuh di Trawangan dengan menggunakan kapal kayu.
Pengamatan koran ini, kapal kayu itu berlabuh sekitar 100 meter dari pesisir Trawangan, tepatnya di depan Danima Resort. Sementara itu material untuk penembokan diturunkan dari kapal dan diangkut ke daratan dengan menggunakan rakit. 15 orang buruh yang dibayar menarik rakit itu menepi ke daratan. ‘’Kami sudah empat hari di sini, kami buruh untuk nembok,’’ kata beberapa pekerja yang koran ini temui di lapangan.
Bahan tembok yang dibawa para pekerja ini adalah pagar beton wilcon. Pagar-pagar itu ditumpuk di pinggir pantai, temasuk juga kawat-kawat berduri serta bahan bangunan lainnya. Informasi yang koran ini dapatkan, para pekerja yang dibayar itu berasal dari Desa Selengen, Kecamatan Kayangan.
Dikatakan beberapa pekerja itu, mereka dibayar Rp 75.000 per hari. Mereka dikontrak untuk menembok di lahan PT WAH. Para pekerja ini mengaku tidak tahu ada persoalan di lahan yang akan ditembok itu. ‘’Bukan urusan kami. Kami hanya buruh yang disuruh nembok,’’ kata salah seorang pekerja.
Sementara itu, kuasa PT WAH, H R Sukirno Bachri, mengatakan, program penembokan di lahan PT WAH akan tetap dilaksanakan. Dia membenarkan para pekerja yang dikontrak saat ini dari desa Selengen kecamatan Kayangan. ‘’Itu pekerja kami,’’ katanya.
Dikatakan Sukirno, program penembokan itu sudah sejak lama direncanakan. Hanya saja selama ini selalu terhalang lantaran kondisi Trawangan yang tidak kondusif. Dengan kondisi saat ini yang sudah kondusif, program penembokan itu akan dilanjutkan kembali. ‘’Kami juga menyiapkan untuk membangun fasilitas penginapan,’’ katanya.
Penginapan tersebut akan dibangun di lahan-lahan yang sudah dikosongkan dan dibersihkan oleh PT WAH. Jika tidak ada halangan, pembangunan penginapan itu akan segera rampung. ‘’Bahan-bahannya sudah kami siapkan,’’ katanya.
Malahan begitu proses penembokan rampung seluruhnya, PT WAH akan segera membangun di atas lahan yang HGU dan HGB nya tahun 1996 itu.
Bagaimana dengan gugatan warga ?
Dikatakan Sukirno persoalan gugat menggugat adalah hak seluruh warga Indonesia. Dia mempersilahkan kalau ada pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat. Termasuk juga persoalan gugatan perdata yang selama ini diributkan tidak ada putusan yang menyebut PT WAH bukan pemilik sah. ‘’Silahkan gugat ke pengadilan,’’ katanya.
Sementara itu pada tanggal 15 Agustus lalu pagar-pagar pembatas rumah warga dirobohkan sejumlah orang tidak dikenal. Kebetulan pihak yang merobohkan pagar itu terekam oleh video salah seorang warga Trawangan. Namun warga itu tidak tahu siapa yang merobohkan pagar milik Haikal itu. ‘’Saya tidak tahu, gambarnya ini diambil dari jauh,’’ katanya.(fat)

Jumat, 19 Agustus 2011 09:59

Dewan Minta Eksekutif Tegas

Soal Penyelesaian Kasus Trawangan

TANJUNG-Persoalan Trawangan mulai dibahas serius oleh Pemda KLU dan DPRD setempat. Kemarin, digelar pertemuan eksekutif dan legislatif terkait kondisi penyelesaikan kasus Trawangan. Dalam catatan koran ini, pertemuan kemarin menjadi ‘’bersejerah’’ dalam kasus Trawangan. Untuk kali pertamanya dua lembaga ini duduk bersama membicarakan Trawangan. Dewan minta eksekutif mulai bertindak tegas dan mengambil langkah nyata.
Selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri. Dewan sibuk dengan Pansus Trawangan, sementara eksekutif sibuk memediasi warga dengan PT WAH termasuk menggelar koordinasi dengan pihak provinsi. Sebenarnya kesimpulan dewan sudah tertuang jelas dan laporan Pansus Trawangan. Menurut pansus, sengketa Trawangan terjadi lantaran PT WAH sebagai pihak yang memegang HGU dan HGB mau membangun di atas lahan yang lama ditinggalkan. Sementara di atas lahan itu warga sudah memanfaatkan lantaran menganggap ditelantarkan. ‘’Aturannya sudah jelas. Pemda harus tegas,’’ kata anggota Pansus Trawangan Ardianto.
Ketika PT WAH diberikan izin HGU, HGB termasuk juga IMB lalu tidak memanfaatkannya, maka itu batal demi hukum. Itu jelas tercantum dalam aturan yang dikeluarkan ketika diberikan HGU dan HGB dan IMB itu. ‘’Tahun 1996 hingga sekarang itu sudah belasan tahun,’’ katanya.
Terkait dengan Operasi Tertib Gii GATARIN 2011, menurut Ardianto itu sekadar ‘’cashing’’ saja. Operasi miras, narkoba dan premanisme itu ujung-ujungnya berkaitan dengan kasus tanah PT WAH yang kini ditempati warga. Dari hasil pendataan Pansus Trawangan dan berbagai pernyataan aparat selama ini jelas mengarah pada persoalan tanah. ‘’Kami minta pemerintah segera surati gubernur untuk menarik operasi ini,’’ kata Ketua Pansus Trawangan, Jasman Hadi.
Delapan isu penertiban di Trawangan yang belakangan berkembang sebenarnya dampak dari operasi GATARIN, khususnya operasi penertiban preman. Pasalnya, definisi preman yang disebutkan seluruhnya mengarah pada aktivitas warga di Trawangan.
Delapan item operasi penertiban yang dibahas dalam pertemuan kemarin yaitu penertiban satpam termasuk Security Island. Selama ini keberaan keamanan lokal ini belum diakui, sementara mereka sudah mengenakan pakaian resmi. Operasi penertiban kedua adalah penertiban kependudukan. Akan dilakukan pendataan penduduk asli Trawangan, pendatang, dan terutama orang asing yang menetap di sana.
Penertiban ketiga terkait persoalan pedaganag asongan. Dari berbagai masukan yang diterima pemerintah, keberadaan pedagang asongan di Trawangan kian hari kian bertambah tanpa kontrol. Kondisi ini tentunya membuat situasi di Trawangan menjadi kumuh.
Penertiban keempat terkait bangunan. Tim akan mendata bangunan yang ada di Trawangan terkait persoalan izin, kondisi bangunan dan berbagai aspek legal lainnya.
Penertiban kelima terkait  transportasi baik transportasi di darat dan laut. Transportasi laut selama ini yang menggunakan perahu-perahu tradisional masih mengabaikan keamanan dan kenyamanan. Kesannya pantai di Trawangan kumuh. Pun demikian dengan keberadaan cidomo dan dokar pengangkut bahan bangunan, perlu ada upaya penertiban.
Penertiban keenam terkait dengan berbagai macam usaha di gili. Kesannya, selama ini siapa pun bebas membangun usaha di Trawangan, akhirnya aspek estetika diabaikan. Ke depan, dalam upaya penertiban ini ada regulasi yang mengatur.
Penertiban ketujuh terkait persoalan tanah. Penertiban ini terkait pemanfaatan tanah, kepemilikan tanah. Dalam kesempatan tersebut, Nasibun menegaskan penertiban tanah itu bukan sekadar persoalan tanah di lahan PT WAH yang selama ini menjadi sorotan. Untuk melakukan penertiban tanah ini, pihak Pemprov NTB dan Pemda KLU tetap koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kejaksaan. Untuk persoalan status tanah terlantar atau tidak, status itu diberikan oleh BPN pusat.
Penertiban terakhir terkait persampahan. Dengan semakin banyaknya usaha di Trawangan, volume sampah yang dihasilkan semakin banyak. Itu sebabnya, masalah sampah ini menjadi salah satu poin dalam usaha penertiban Trawangan.
‘’Persoalan sampah itu persoalan sepele, muncul lantaran penertiban GATARIN itu. Masyarakat yang tergabung dalam lembaga pemerhati lingkungan yang selama ini mengurus sampah juga dianggap ilegal dan preman. Barulah masalah sampah itu muncul,’’ papar Ardianto.
Dalam pemaparan Wakil Bupati KLU, H Najmul Akhyar, didampingi Asisten I Simparudin, Asisten II Hj Marniati, dan beberapa SKPD yang terkait dengan delapan isu penertiban itu, disebutkan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Untuk kasus sampah pasca-‘’dibekukannya’’ kelompok itu, Kantor Lingkungan Hidup dan UPT Kebersihan dan Pertamanan sudah bergerak. Pun demikian dengan persoalan Security Island sudah bisa ditangani.
Sayangnya, pemaparan wabup dan para bawahannya ini bertolak belakangan dengan kondisi di Trawangan. Sampah hingga kini belum jelas siapa yang bertanggungjawab dan model pengelolaannya. Pasalnya, selama ini tanah tempat pembuangan menumpang di tanah milik warga.
Security Island pun belum beroperasi. Biasanya para Security Island mangkal di markas mereka di dekat penjualan tiket public boat, namun saat koran ini berkunjung ke Trawangan kemarin pagi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Informasi yang koran ini dapatkan, pascadibekukan beberapa waktu lalu kejelasan nasib mereka masih samar. (fat)

Jumat, 19 Agustus 2011 09:58

Suhaili Mulai Geram

Kadis Diwajibkan Turun Gunung

PRAYA—Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT mulai geram dengan kinerja sejumlah pejabat yang ia percayakan memegang kendali di beberapa instansi.
Ia kecewa berat dengan kinerja beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hanya duduk di belakng meja.
Selaku pelayan masyarakat, kepala SKPD harus turun ke masyarakat.  Tidak hanya bekerja di belakang meja kerja dalam ruangan ber AC.  
Sebab, kepala SKPD, termasuk bupati dan wakil bupati merupakan pelayan masyarakat.’’Gugah semua SKPD agar tidak gagah-gagahan di belakang meja. Kita digaji dari uang rakyat. Sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,’’ paparnya.
Karena itu HM Suhaili FT meminta seluruh kepala SKPD di Loteng agar turun ke masyarakat. Menyerap aspirasi dan persoalan yang terjadi di bawah.
Maksudnya, agar bisa mengetahui secara langsung seperti apa persoalan masyarakat. ’’Tidak hanya mendapat laporan dari bawahan saja,’’ tegasnya.
Kepala dinas dan pejabat eselon II lainnya, sambung orang nomor satu di Loteng ini, minimal harus turun ke masyarakat sekali seminggu. ’’Syukur kalau lebih dari itu. Masyarakat di bawah telah menanti kedatangan pejabat agar melihat langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat,’’ ucapnya.
Untuk lebih efektifnya program turun gunung ini, HM Suhaili akan membagikan wilayah kerja masing-masing dinas.
Wilayah kerja binaan tersebut akan diawasi langsung oleh bupati. Pembagian wilayah kerja akan dilakukan setelah Bulan Ramadan.
Suhaili menambahkan, kepala dinas atau pejabat yang berpangku tangan dan ngumpet di balik meja akan menimbulkan persoalan dalam pekerjaannya.
Data akurat dan persoalan riil di lapangan tidak akan diperoleh dengan baik. Sebagai contoh, tahun 2010 lalu, pemerintah melakukan program konversi oven tembakau dari bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar alternatif.
Satu oven dijatah Rp 5 juta.’’Konversi gagal. Dana konversi salah sasaran. Ada juga data fiktif. Itu terjadi karena data yang tidak akurat.  Pemerintah hanya menerima data dari bawah melalui kepala desa. Kepala dinas tidak kroscek langsung kondisi oven di lapangan. Sehingga terjadilah seperti itu,’’ terangnya.
HM Suhaili berani mengklaim konversi tahun 2010 gagal dan salah sasaran karena berbagai fakta di lapangan.
Saat ini, ternyata masih banyak petani tembakau yang mencari minyak tanah untuk bahan pengovenan.
Terpisah, anggota DPRD Loteng L Arif Rahman Hakim yang dikonfirmasi hal tersebut mendukung penuh kebijakan bupati yang memerintahkan semua kepala dinas agar turun gunung minimal sekali seminggu. ’’Langkah-langkah seperti ini yang perlu diperbanyak oleh pemerintah. Mendekatkan diri dengan masyarakat. Melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka,’’ terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM  H Amir Husen, menyambut baik perintah bupati agar semua kepala dinas turun ke masyarakat sekali seminggu.’’Tanpa diperintah seperti itu pun, kami di Dinas Koperasi sering turun. Bahkan dalam seminggu bisa tiga kali ke masyarakat. Kami turun mengawasi dan memonitoring perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang ada di Loteng. Tidak tahu kalau dinas yang lain,’’ kelitnya.
Dengan turun ke tengah masyarakat, seorang kepala dinas kata Amir, bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya. ’’Sulit bagi kepala dinas untuk dibohongi siapa saja kalau ia rajin turun menyerap aspirasi di tengah masayarakat,’’ ujarnya.(aji)

Jumat, 19 Agustus 2011 09:51

Masjid Ramai Siang Malam

PRAYA—Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah umat muslim, cukup ramai selama Bulan Ramadan berlangsung. Baik siang maupun malam hari. Nyaris tidak ada kegiatan jeda di masjid selama bulan puasa.
Beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat di masjid di antaranya salat wajib lima waktu, pengajian, dan tadarusan.
Selain itu, sejumlah muslim juga memanfaatkan masjid sebagai tempat beristirahat pada siang hari sembari menunggu waktu berbuka tiba.
Masjid yang dipergunakan untuk istirahat, biasanya adalah masjid yang terletak di pinggir jalan raya. Atau beberapa masjid besar di pusat kota. Misalnya Masjid Agung Loteng atau Masjid Jamik Praya.
Salah seorang warga Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat L Sahri yang dikonfirmasi Lombok Post mengatakan, sejak bulan puasa tiba, hampir setiap hari ia datang ke Masjid Agung Loteng.
Di tempat ini ia melakukan berbagai kegiatan dari siang hingga sore hari.’’Pulang kerja saya langsung kemari.  Salat Dzuhur disini. Setelah itu langsung tidur di masjid sembari menunggu datangnya waktu Salat Ashar. Baru kemudian pulang ke rumah setelah hampir tiba waktunya berbuka puasa,’’ paparnya.
Sementara itu, Rahman warga Kecamatan Praya Tengah menyampaikan hal yang sama. Nyaris setiap hari ia datang ke Masjid Agung. Usai Salat Dzuhur langsung tidur di masjid hingga tiba waktu Ashar. 
Namun setelah itu, Rahman tidak langsung pulang. Melainkan mengikuti pengajian di Masjid Agung hingga sore.’’Tidak terasa kalau kita berada di masjid. Justru kalau menunggu waktu berbuka di rumah, terasa agak lama,’’ paparnya.
Berdasarkan pantauan Lombok Post di Masjid Agung dan beberapa masjid besar lainnya, tempat peribadatan ramai dijadikan tempat istirahat setelah Salat Dzuhur hingga tibanya waktu Salat Ashar.(aji)

Jumat, 19 Agustus 2011 09:50

Polres Lotim Pasang CCTV

SELONG-Seperti tahun-tahun sebelumnya, Polres Lombok Timur (Lotim) bersama dinas/instansi terkait selalu mengantisipasi arus mudik dan balik lebaran.
Salah satunya, mendirikan pos pengamanan di beberapa tempat. Di antaranya di Masbagik. “Bahkan kami akan memasang kamera CCTV di sana (Masbagik, Red),” kata Kasatlantas Polres Lotim Iptu M Faisal Pratama saat memberikan penjelasan terkait rencana Operasi Ketupat Gatarin 2011 dengan dinas/instansi terkait di Mapolres Lotim, kemarin.
Pemasangan CCTV ini adalah hal baru yang dilakukan Polres Lotim tahun ini. Karena tahun-tahun sebelumnya, hal ini sama sekali belum pernah dilakukan.
Bahkan menurutnya, Polres Lotim adalah yang pertama kali memakai CCTV di NTB. “Untuk itu kami mohon dukungan kepada pihak Telkom untuk memberikan dukungan,” tambah Kabagops Polres Lotim Kompol Bambang Nasution.
Lebih lanjut Faisal mengatakan, rencananya Polres Lotim akan memasang dua kamera CCTV di Masbagik. Dipilihnya Masbagik karena merupakan salah satu titik yang cukup rawan. Salah satunya dari kemacetan. “Dengan CCTV ini nantinya lebih mudah dipantau,” tandasnya.
Lebih lanjut Faisal menjelaskan, Operasi Ketupat Gatarin akan dilakukan mulai H-7 dan H+7 Lebaran Idul Fitri. Mulai tanggal 23 Agustus sampai 7 September 2011. “Gatarin singkatan dari Ganesha Tambora dan Rinjani,” paparnya.
Dalam rangka operasi itu, pihaknya akan mendirikan empat pos pengamanan (pospam). Khususnya di jalan provinsi di Lotim. Mulai dari Terara sampai Pelabuhan Kayangan.
Empat titik itu di antaranya Pospam Terara, Masbagik, Pancor, dan Kayangan. “Selain itu kami juga membuat pos pantau pelayanan di Pancor dan perempatan BRI Selong,” tambahnya.
Terkait operasi ini, Bambang mengajak dinas/instansi terkait untuk bekerjasama. Mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Kesehatan (Dikes), Kodim 1615, Pramuka, PMI, PT ASDP Kayangan, Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), dan PT Jasa Raharja. “Seluruh kapolsek yang ada rute jalan provinsi dari Terara sampai Kayangan akan kami terjunkan,” tegasnya.
Bambang menambahkan, dalam setiap pospam akan ada sarana pendukung. Mulai dari kesehatan dan informasi lalu lintas.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2010, Pospam Masbagik membutuhkan cukup banyak personil. Sehingga pihaknya meminta bantuan. Baik dari Satpol PP, Dishubkominfo, Pramuka, dan Kodim 1615. “Kita tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi keamanan juga diperlukan,” tegasnya.
Operasi Ketupat Gatarin 2011 ini juga diarahkan pada titik rawan kecelakaan, kemacetan, dan daerah wisata.
Salah satunya di Masbagik dan Pancor. Karena pada H-5 sebelum lebaran, biasanya pedagang kaki lima mulai menggelar dagangannya.
Dalam hal ini, yang cukup mengganggu adalah lapak dagangan yang sampai memakan bahu jalan. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan kemacetan. “Kami berharap kepada Satpol PP untuk bisa menyosialisasikan kepada para pedagang,” harapnya.
Tidak itu saja, dalam Operasi Ketupat Gatarin 2011 ini juga sangat dibutuhkan kerjasama dengan Dikes. “Jika sewaktu-waktu ada kejadian yang membutuhkan pelayanan kesehatan supaya bisa segera kami hubungi,” ujar Bambang.
Menanggapi permintaan itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Lotim dr H Maskuri mengatakan, pihaknya akan menyiagakan puskesmas selama 24 jam.
Khususnya, puskesmas yang berada di sekitar jalan provinsi sebagai lokasi pospam. “Di setiap puskesmas kami akan menyiapkan dua unit ambulans, dokter jaga, bidan, dan perawat. Mereka akan disiagakan 24 jam nonstop,” tegasnya. (rur)

Jumat, 19 Agustus 2011 09:43

Kapal Khusus Disiapkan

SELONG-PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan, mulai mengantisipasi arus mudik dan balik Lebaran 2011.
Rencananya, tahun ini PT ASDP Kayangan akan menyiapkan kapal khusus. “Kapal khusus ini akan kami siapkan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor,” kata Kepala PT ASDP Cabang Kayangan Waspada saat rapat persiapan Operasi Ketupat Gatarin 2011 di Mapolres Lotim, kemarin.
Waspada menjelaskan, sejak tahun lalu sepertinya  telah terjadi perubahan tren arus mudik. Karena para pemudik lebih banyak menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor, Red).
Berdasarkan data, tahun 2010 terjadi lonjakan pemudik dengan sepeda motor. Dalam sehari pihaknya menyeberangkan sebanyak 1.200 unit sepeda motor setiap hari. “Sepertinya telah terjadi pengalihan model transportasi untuk mudik,” tambahnya.
Waspada menambahkan, sejak beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan pembenahan di Pelabuhan Kayangan. Salah satunya, area parkir kendaraan yang akan masuk ke kapal.
Pihaknya juga berencana merelokasi para pedagang ke tempat yang lebih nyaman. “Kami perkirakan pembenahan ini bisa selesai tepat waktu. Untuk memperlancar arus mudik dan balik,” tandasnya.
Lebih lanjut, pihak PT ASDP Kayangan juga akan membangun posko di pelabuhan. Rencananya , posko itu akan diletakkan berdampingan dengan pospam yang didirikan Polres Lotim.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi dengan pihak terkait. “Kalau sewaktu-waktu membutuhkan informasi atau data bisa lebih cepat diakses,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Manager Operasional PT ASDP Kayangan M Yassin menambahkan, untuk mengantipasi arus mudik dan balik Lebaran 2011, pihaknya menyiapkan sebanyak 13 kapal.
Namun dari jumlah itu saat ini dua di antaranya masih dalam perawatan (docking,Red). “Saat arus mudik dan balik, Insya Allah keduanya sudah siap,” tegasnya.
Waspada menegaskan, biasanya lonjakan penumpang secara drasis terjadi pada H-4 dan H+4 Lebaran. Adanya rencana penyiapan kapal khusus sepeda motor itu merupakan salah satu upaya mengantisipasi lonjakan penumpang. “Dari tahun ke tahun pemudik dengan kendaraan roda dua meningkat,” pungkasnya. (rur)

TALIWANG—PT Newmont Nusa Tenggara dan panitia khusus (Pansus) Konsentrat DPRD tidak mencapai kata sepakat terkait metode pengambilan uji sampel konsentrat. Keduanya sama-sama bertahan dengan argumen dan metode masing-masing. Newmont tetap menggunakan metode yang dipakai selama ini sementara dewan menghendaki adanya perubahan terkait pengambilan sampel konsentrat.
‘’Final, pansus dan Newmont tidak mencapai kata sepakat terkait metode pengambilan konsentrat,’’ jelas Syaifullah S Pt, anggota pansus konsentrat kepada wartawan, kemarin.
Wakil rakyat yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar KSB ini menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan berbagai langkah terkait upaya mendapatkan sampel konsentrat PT Newmont guna dilakukan pengujian. Upaya dewan ini bahkan sudah sampai pada posisi akhir tapi tidak kunjung menemukan kata sepakat. ‘’Ya karena tidak ada kata sepakat, pansus sepakat akan segera mengakhiri tugasnya dan segera menyusun kesimpulan,’’ akunya.
Dijelaskan, penyusunan kesimpulan akhir pansus tersebut dilakukan sesuai dengan batas waktu kerja pansus. Mengenai item apa saja yang akan dijadikan sebagai kesimpulan itu belum bisa dibuka ke publik. ‘’Mudah-mudahan selesai lebaran kesimpulan sudah jadi dan segera akan kita buat rekomendasi,’’ janjinya.
Ditempat bersamaan, sekretaris pansus Aheruddin SE kepada wartawan menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah sangat maksimal menjalankan tugasnya. Namun hal tersebut nampaknya bukan menjadi jaminan bahwa kinerja pansus bisa 100 persen sesuai harapan. Mengenai perbedaan metode pengambilan sampel, menurut Aheruddin sebenarnya bukanlah sebuah hal yang prinsipal. Apalagi, metode pengambilan sampel yang diinginkan pansus hanya untuk menjadi bahan pendukung data saja.
‘’Saya secara pribadi bahkan sampai emosi dengan sikap perusahaan. Tapi mau bagaimana lagi, karena masa tugas kita akan segera berakhir ya kita laporkan apa adanya, sesuai dengan bukti dan fakta riil yang ditemukan dilapangan,’’ akunya.
Soal apa saja kesimpulannya, wakil rakyat utusan PKPI ini mengaku ada banyak item yang menjadi kesimpulan dewan termasuk diantaranya nilai jual konsentrat dan pembagian royalti. Namun untuk lebih jelasnya, pihaknya belum bisa berbicara banyak kepada publik sebelum pihaknya selesai melakukan penyusunan kesimpulan akhir. ‘’Ada banyak, mengenai apa saja nanti akan kita beberkan lebih lanjut, tapi antara royalti dan konsentrat itu ada rentetan,’’ paparnya seraya tersenyum.(far)

Mustami: Banyak Masyarakat Dikecewakan

SUMBAWA- Dari hasil reses gabungan anggota Fraksi PDIP di berbagai kecamatan, terungkap banyak masyarakat dikecewakan. Ketua DPC PDI Perjuangan Mustami Hamzah mengungkapkan pembangunan prioritas menurut pemerintah, namun tidak bagi masyarakat. ‘’Buktinya, ternyata pembangunan yang dilakukan bukan itu yang diminta masyarakat,’’ ujarnya kemarin.

Ditemui di ruangan Fraksi PDIP, Mustami yang juga Wakil Ketua DPRD ini didampingi Ketua Fraksi PDIP L Budi Suryata dan Sekretaris Fraksi Abdul Rafiq. Memang, fraksi melakukan reses agak berbeda dengan reses yang dilakukan anggota DPRD Sumbawa lainnya. Jika anggota lainnya melakukan secara individu mendatangi konstituennya, namun anggota PDIP melakukannya secara kelembagaan fraksi.
Ketua Fraksi PDIP L Budi Suryata mengungkapkan, Fraksi PDIP melakukan reses di enam kecamatan. Diantaranya adalah Lape, Lunyuk, Ropang, Moyo Hulu, Moyo Hilir dan Lantung. Dari hasil reses diketahui banyak aspirasi masyarakat yang tidak terserap dengan baik. ‘’Masyarakat itu inginnya yang kongkrit-kongkrit saja. Mereka ingin memastikan usulan mereka diakomodir dalam APBD berikutnya,’ ujar Budi.
Namun kenyataannya masyarakat banyak kecewa karena tidak terakomodir. Padahal usulan-usulan tersebut merupakan yang urgen atau mendesak dibangun. ‘’Musrenbang hanya seremonial saja,’’ tegasnya.
Menurutnya dari hasil reses, masyarakat umumnya mengeluhkan kualitas pekerjaan fisik yang sangat rendah.
Saat reses di Kecamatan Lape, terjadi gagal panen. Ironis, padahal kecamatan ini termasuk dekat dengan Bendungan Mama. Setelah ditelusuri, ternyata terjadi kesalahan pengelolaan air kepada petani. Budi minta Kadis terkait agar mencopot Kepala UPT terkait. ‘’Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di kecamatan tidak becus bekerja,’’ ujar Budi.
Sementara itu, di Kecamatan Lantung, Puskesmas setempat tidak mempunyai air bersih. Masyarakat Ropang mengeluhkan Puskel. Selain itu aparat desa yang jarang masuk menghambat pelayanan masyarakat. Diminta kepada camat untuk menegur kades bersangkutan.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Abdul Rafiq menjelaskan, pola reses gabungan dilakukan semangatnya karena anggota DPRD sudah menjadi milik masyarakat semuanya. ‘’Bukan hanya milik per dapil,’’ ujarnya.
Dan Fraksi PDIP tidak menghiraukan jika ada cibiran terkait kegiatan yang dilakukan ini. ‘’Yang jelas kami lakukan untuk rakyat,’’ pungkasnya. (jar)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL