Lombok Post

Thu04172014

Last update

Back Profile Giri Menang
Lombok Post
Giri Menang

Giri Menang (300)

Kamis, 15 September 2011 10:07

Tertabrak Kapal, Dermaga Satu Lembar Rusak

Written by Administrator

GIRI MENANG—Dermaga satu Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar) rusak dan tak bisa digunakan, sejak pecan lalu. Kerusakan diduga karena tertabrak sebuah kapal karena dorongan angin ketika hendak bermanuver.

Kepala Cabang PT ASDP Lembar-Padangbai, Charda Damanik membenarkan kejadian itu. Pihaknya saat ini tengah meneliti tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Meski demikian, dipastikan lalu lintas penyeberangan tetap berjalan normal karena dua dermaga lain; dermaga dua dan plengsengan masih bisa digunakan. ‘’Kami belum bisa kalkulasikan nominal kerugian dan yang kita butuhkan untuk perbaikannya karena masih menunggu hasil kajian dari tim,’’ kata Charda, kemarin.

Setelah pengecekan dilakukan tim, ASDP pun telah menyiapkan rencana perbaikan. Untuk sementara, dermaga 1 belum bisa digunakan hingga adanya langkah perbaikan. Kondisi penyeberangan di Lembar, lanjutnya, masih lancar. Dua dermaga yang difungsikan masih bisa mengcover arus lalu lintas penyeberangan sehingga tak terlihat adanya penumpukan kendaraan.  Dikatakan, pihak ASDP juga akan melakukan penataan di sekitar pelabuhan. ‘’Kami ingin ke depan di sekitar dermaga hanya ada pihak-pihak yang berkepentingan,’’ ujar Charda.

Pantauan di lapangan, dermaga satu kemarin hanya digunakan beberapa kapal yang tengah bersandar. Meski demikian, arus lalu lintas penyeberangan terpantau normal dan lancar. (ida)

 

 

Rabu, 14 September 2011 15:44

Warga Hentikan Penggalian Jaringan PDAM

Written by Administrator

Kesal Karena Tak Dialiri Air Bersih

GIRI MENANG—Warga Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) protes atas penggalian pipa yang dilakukan PDAM Menang-Mataram, di wilayah mereka, kemarin. Warga menimbun lubang galian dan menyita peralatan para buruh yang akan menggali di sekitar lokasi. Aksi ini akan terus dilakukan sebelum ada solusi yang bisa diberikan PDAM.

Kekesalan warga atas proyek PDAM ini karena wilayahnya hanya dilewati pipa-pipa air bersih menuju Sekotong. Sementara wilayah mereka sejak beberapa tahun selalu kekeringan. Padahal keluhan seperti ini sudah terlalu sering mereka lontarkan kepada pejabat yang mengunjungi desa mereka.

‘’Kami hanya menginginkan agar kami juga bisa dialiri air bersih karena kondisi kami juga kekeringan dan sangat membutuhkan,’’ kata Kepala Dusun Pelepok, Desa Labuan Tereng, Supardi.

Untuk menunggu keseriusan pihak terkait atas aksi mereka, warga sekitar menginginkan adanya perjanjian dengan PDAM untuk menyanggupi tuntutan tersebut. Maklum selama musim kemarau, air bersih terus-terusan menjadi masalah pelik di desa ini karena semua mata air yang ada mengering.

Pejabat yang berkunjung sebenarnya pernah menjanjikan untuk membuat sumur bor dan hal itu langsung disambut antusias warga. Namun selama setahun realisasi dari janji tersebut belum ada.

Para buruh yang berada di lokasi tak bisa berbuat banyak saat peralatan kerja mereka disita. Mereka terpaksa menghentikan pekerjaan dan memilih berdiri menyaksikan aksi penimbunan yang dilakukan warga.   (ida)

 

 

Rabu, 14 September 2011 15:36

Kades Desak Dewan

Written by Administrator

Soal Raperda Penetapan Desa Definitif

GIRI MENANG—Puluhan kepala desa (kades) persiapan di Lombok Barat (Lobar) ingin segera Alokasi Dana Desa (ADD) mengalir ke desa mereka. Kemarin, saat hearing di kantor DPRD setempat, mereka mendesak para wakil rakyat khususnya komisi I, segera membahas raperda tentang penetapan desa definitif akhir bulan ini.

Tujuannya, setelah perda tersebut disahkan, desa-desa yang diajukan untuk didefinitifkan bisa dimasukkan ADD-nya di pembahasan KUA PPAS 2012. ‘’Kami titip amanah ini agar pembahasan perda bisa dipercepat dan menjadi skala prioritas. Bagaimanapun ADD ini akan kami gunakan untuk membangun desa masing-masing,’’ kata Kepala Desa Persiapan Kediri Selatan, H Syaiful Ahkam.

Diketahui, setelah berpisah dengan KLU (Kabupaten Lombok Utara), Lobar hanya memiliki 88 desa. Selanjutnya pemkab melakukan pemekaran di beberapa desa sehingga memunculkan 34 desa persiapan. Dari jumlah tersebut, 29 di antaranya telah mengajukan proposal untuk didefinitifkan. Keinginan para kepala desa juga ternyata mendapat dukungan penuh eksekutif melalui Kepala BPMPD HM Zaini. Menurutnya, keinginan kades tersebut sebenarnya bisa diakomodir. Sebelum menetapkan desa persiapan menjadi definitif, tim dari BPMPD harus mengevaluasi sesuai aturan yang ada.

Sementara, terkait pembahasan draf raperda penetapan desa definitif, Zaini khawatir, dewan baru bisa membahasnya Desember mendatang sementara pembahasan KUA/PPAS dilakukan lebih dulu sekitar bulan Oktober atau November. ‘’Kalau draf raperda itu tetap dibahas Desember, harap dimaklumi kalau BPMPD tetap mengusulkan ADD bagi 122 desa definitif masuk dalam KUA/PPAS 2012,” imbuh mantan Asisten II ini.

Perdebatan antaranggota dewan sempat terjadi karena secara teknis sebagian anggota Komisi I ingin memerioritaskan pembahasan draf raperda itu. Secara prinsip, seluruh anggota dewan mendukung penetapan desa definitif. Hanya kini terkendala jadwal.  ‘’Sudah ada 4 draf raperda yang masuk ke Banleg. Kalau kita semua kompak kenapa tidak draf raperda penetapan desa diprioritaskan pembahasannya,” kata anggota dewan dari Komisi IV, H Zahrul Maliki.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I, Sabirin, berjanji akan memberikan rekomendasi kepada Banleg dan Ketua DPRD Lobar agar draf raperda penetapan desa definitif bisa diprioritaskan pembahasannya. Jika rekomendasi tersebut dikabulkan, paling cepat draf tersebut bisa dibahas akhir bulan ini.

Sementara kemungkinan terburuk pembahasan baru bisa dilakukan Desember sehinga dikhawatirkan keinginan sejumlah pihak agar ADD persiapan ini bisa masuk di KUA PPAS 2012 gagal. Pasalnya, sebagai desa definitif, 29 desa ini belum memiliki payung hukum sehingga pengalokasian ADD akan dinilai cacat hukum. ‘’Kami tidak ingin timbul masalah lagi. Ibaratnya desa-desa ini seperti anak bayi yang belum lahir,’’ ujar Sabirin.

Meski demikian, Sabirin juga berjanji akan tetap memperjuangkan aspirasi para kades karena tak ingin dewan dianggap tak mengakomodir keinginan masyarakat. ‘’Posisi kami di tengah-tengah. Tapi kami usahakan kalau bisa seluruh desa persiapan bisa didefinitifkan tahun ini,’’ tukasnya. (ida)

 

 

 

Selasa, 13 September 2011 10:12

Kapolres: Polisi Tak Ingin Main Lepas Tersangka

Written by Administrator

GIRI MENANG—Kapolres Lombok Barat (Lobar), AKBP Sigit Ari Widodo, mengatakan, pihaknya tidak akan main lepas tersangka sebuah kasus. Termasuk dua tersangka perusakan kamp PT Indotan yang kini sudah ditahan. Hal ini diungkap Sigit dalam pertemuan dengan Pemkab Lobar, dewan, muspida dan kepala desa dari Sekotong di gedung DPRD Lobar, kemarin.
Menurutnya, penanganan kasus pembakaran kamp PT Indotan, serta insiden bentrokan aparat dengan warga beberapa waktu lalu telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. ‘’Kami tidak bisa main lepas tersangka begitu saja karena hal itu akan menjadi bumerang bagi institusi kami,’’ kata Sigit.
Dikatakan, keinginan sejumlah warga untuk penangguhan penahanan harus melalui kajian hukum. Keluarga tersangka memiliki hak mengajukan permohonan penangguhan, namun hal itu bergantung kepada kajian yang dilakukan pihak penyidik. ‘’Kami tidak ingin gegabah agar agar kejadian atau aksi anarkis tidak terulang lagi. Kalau sudah ada kekuatan hukum tetap, maka akan diputuskan apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak,” ujarnya.
Sigit juga menegaskan pihaknya siap mengamankan wilayah Sekotong dengan menerjunkan aparat keamanan satuan setingkat kompi di tiap-tiap lokasi yang dianggap rawan. Sementara menyangkut aksi kriminal di kecamatan ini juga telah ditangani secara hukum namun tetap memerlukan delik aduan dari korban agar bisa diproses jajarannya.
Sementara itu, Kepala Desa Kedaro, Mustafa, mengharapkan pihak kepolisian bisa memberikan jaminan keamanan bagi mereka pascainsiden berdarah di depan polres. Menurutnya, warga secara umum tengah berkabung atas meninggalnya Saliki, korban bentrokan. Sehingga, polisi diminta sementara waktu menunda penangkapan warga yang terlibat perusakan kamp PT Indotan. ‘’Kami meminta kebijakan pihak kepolisian terkait hal itu, demi terciptanya kondusifitas di masyarakat,” ujarnya.
Mustafa juga menganggap kejadian yang terjadi di wilayahnya hingga berujung bentrokan dengan aparat akibat kinerja dewan yang tak pernah menemui warga. Seharusnya, sebelum kejadian pihak dewan turun ke masyarakat untuk memberikan pencerahan sehingga emosi warga bisa terkontrol dan tak mudah terprovokasi.
Namun tudingan Mustafa ditampik Wakil Ketua DPRD Lobar Lukman Muhtar. Menurutnya, tim gabungan komisi pernah mendatangi Sekotong sebelum puasa lalu untuk melihat langsung kondisi daerah yang menjadi lokasi pertambangan tersebut. Hanya saja, saat kedatangan dewan tidak diberitahukan kepada pihak desa setempat.
Saat itu, lanjut Lukman, gabungan komisi sempat berdialog dengan masyarakat penambang. Dewan pun menerima beragam keluhan dari warga setempat. ‘’Mereka ingin ada kejelasan di wilayah mana warga boleh menambang dan di wilayah mana bagian perusahaan pertambangan,” kata politisi PBB ini.
Hal itulah menurut Lukman yang harus segera diperjelas oleh dinas terkait. Jika tidak, persoalan di Sekotong akan terus berlanjut tanpa ada solusi. ‘’Dinas Pertambangan harus terbuka ke publik agar warga tidak terus gamang seperti sekarang ini,” tandasnya.
Dipastikannya, penetapan WPR dilakukan setelah bupati berkonsultasi dengan DPRD. Hanya saja, kata Lukman, sampai saat ini eksekutif belum berkonsultasi ke dewan. Eksekutif juga dimintanya lebih transparan apakah penetapan WPR itu nantinya akan ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati (perbup) ataukah peraturan daerah (perda). ‘’Mari kita bahas semuanya bersama. Masyarakat juga jangan dikasih menambang tanpa kejelasan,” imbuhnya.
Usai pertemuan, Ketua Komisi I, H Helmy, menyatakan, kembali akan mengelar rapat serupa dengan pihak terkait. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar permasalahan seputar tambang Sekotong tak makin melebar dan penyelesaiannya tidak berlarut-larut. ‘’Dalam waktu dekat akan kami jadwalkan kembali pertemuan secara terbatas,’’ tandasnya. (ida)


Selasa, 13 September 2011 10:12

Lobar Bentuk Koperasi Pertambangan

Written by Administrator

Antisipasi Tambang Rakyat

GIRI MENANG—Sebanyak 45 koperasi pertambangan rakyat dibentuk Pemkab Lombok Barat (Lobar) di sejumlah dusun dan desa di Sekotong. Ini dilakukan sebagai betuk upaya pemkab memfasilitasi masyarakat ketika Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan.
‘’Kami sedang menunggu jawaban surat dari dewan karena sesuai prasyarat untuk hal ini bupati harus berkonsultasi dengan dewan,’’ kata Bupati H Zaini Arony ditemui usai melantik dan mengkuhkan koperasi pertambangan rakyat di aula kantor bupati, kemarin.
Setelah adanya jawaban dewan atas konsultasi tersebut, bupati akan menetapkan WPR yang rencananya memiliki luas 1.200 hektare. Kemudian akan ditetapkan tiga komponen yang boleh melakukan tambang di lokasi tersebut; perseorangan, kelompok dan koperasi.
Rinciannya bagi pemberian IPR (Izin Pertambangan Rakyat) untuk perseorangan maksimal lahan tambangnya 1 hektare, kelompok maksimal 5 hektare dan koperasi maksimal 10 hektare. Khusus untuk komponen koperasi, ketika pengurus mengajukan izin, pemkab akan mempelajari struktur kepengurusan dan bentuk usahanya untuk kemudian diberikan IPR.
‘’Dari IPR ini akan dicantumkan titik koordinat lokasi tambang yang diberikan seperti lokasinya di mana, berapa luasnya dan apa kewajiban mereka terhadap recovery lingkungan,’’ ujar bupati.
Diyakini, dengan adanya ketentuan yang harus disanggupi pihak yang mengajukan IPR, mereka akan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Adanya aktivitas illegal mining juga bisa dikurangi secara perlahan. Namun sementara, pemkab telah mengambil kebijakan jika pengajuan IPR tidak berlaku bagi warga perseorangan. Melainkan harus berkelompok atau lewat jalur koperasi.
Menurut orang nomor satu di Lobar ini, pembentukan koperasi pertambangan murni berasal dari masyarakat dan pemkab hanya bersifat memfasilitasi. Dalam sejumlah kesempatan sejumlah kepala desa sudah diarahkan untuk membentuknya.
‘’Mengapa harus bergabung dalam koperasi agar mudah koordinasinya. Dibandingkan perseorangan sulit pengawasannya,” ujarnya.
Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lobar, Joko Wiratno, hingga saat ini baru 45 koperasi yang berminat mengajukan diri. Jika ada desa yang belum tercover, bisa jadi karena warganya belum berminat mengajukan untuk membentuk koperasi.
‘’Koperasi ini murni dari, oleh dan untuk masyarakat, pemkab hanya mengimbau. Dengan adanya koperasi akan dapat kemudahan-kemudahan tersendiri,” kata Joko yang memastikan, pihaknya juga akan tetap croscek langsung ke lapangan sebelum koperasi tersebut mendapat izin pertambangan rakyat.
Pihaknya juga tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana kepada masing-masing koperasi. Melalui dinas, pemkab hanya melakukan pembinaan bagaimana mengelola koperasi yang baik. (ida)


Senin, 12 September 2011 15:18

Kinerja Polisi Disorot

Written by Administrator

Maraknya Perampokan di Lobar

GIRI MENANG—Beberapa minggu terakhir aksi pencurian dan perampokan marak terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Barat (Lobar). Rumah aspirasi DPD PKS Lombok Barat (Lobar) mencatat sejumlah aduan masyarakat yang mengeluhkan sektor keamanan di wilayah mereka yang dianggap kurang maksimal.
Ketua DPD PKS Lobar, HL Pattimura Parhan, mengatakan, di Kecamatan Gerung pihaknya menghimpun aduan terhadap enam kasus perampokan dan pencurian. Para korban tersebut semua sudah melaporkan kejadian tersebut ke polsek setempat. ‘’Tapi mereka melihat belum ada upaya nyata dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut,’’ ujar Pattimura.
Sementara di Kediri, perampokan terakhir menimpa warga yang mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta. Ironinya, korban ternyata telah mengalami kejadian serupa namun pelaku perampokan belum juga bisa diungkap pihak  polsek.
Menurut Pattimura yang juga anggota DPRD Lobar, dari rentetan aksi kriminal tersebut bukan jumlah materil yang dikeluhkan masyarakat. Namun sisi psikologis mereka yang makin merasa tak aman berada di kediaman atau wilayah masing-masing. ‘’Kami khawatir masyarakat akan makin tak percaya dengan kinerja pihak aparat,’’ tandasnya.
Kendornya sektor keamanan di Lobar, lanjut dia, juga dipengaruhi pola pengamanan Pol PP yang kurang terlibat karena lebih fokus di wilayah Senggigi. Kekuatan Pol PP sebaiknya bisa disebar di sejumlah wilayah yang dianggap rawan tindakan kriminal. Sedianya, pihak terkait juga membuat tim khusus atas masalah ini agar ke depan dapat disusun langkah preventif dengan melibatkan unsur masyarakat sekitar.
Pattimura mencium, aksi perampokan dan pencurian selama ini dilakukan oleh kelompok yang sama. Hal tersebut berdasarkan keterangan beberapa korban yang didampinginya ke kepolisian dengan menyebutkan jumlah pelaku, bahasa serta gaya bicara termasuk modus operandi yang digunakan pelaku tak jauh berbeda.
‘’Mereka (para pelaku, Red), kata korban diangkut menggunakan mobil jenis Avanza. Jangan sampai seperti di film-film, kelompok ini justru dilindungi aparat karena sudah bekerjasama,’’ ujarnya seraya menyebut para pelaku membawa senjata tajam berupa golok dan sejenisnya.
Ditambahkan, pihak kepolisian juga sempat berhadapan langsung dengan para pelaku di sebuah perampokan namun ternyata belum bisa meringkus kawanan penjahat tersebut. ‘’Jangan hanya ketika masyarakat menyampaikan aspirasi saja mereka mudah mendor,’’ sindirnya. (ida)

Senin, 12 September 2011 15:15

Lobar Wakili NTB

Written by Administrator

Lomba Awak Kendaraan Umum Teladan

GIRI MENANG—Sahnan Eko Cahyadi, warga Lembuak, Narmada, Lombok Barat (Lobar) akan dikirim ke Jakarta. Supir angkutan pedesaan jurusan Narmada-Keru ini merupakan peserta asal Lobar yang akan mewakili NTB dalam lomba Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) tingkat nasional.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Lobar, M Djunaedi, mengatakan, Sahnan di lomba ini akan disandingkan dengan perwakilan dari Kota Mataram. ‘’Jadi mereka ini yang terpilih mewakili NTB dengan menyisihkan kontestan dari kabupaten/kota lain,’’ kata Djunaedi kepada Lombok Post, Sabtu.
Kegiatan ini merupakan program tahunan yang digelar Kementerian Perhubungan. Seleksi kontestan dilakukan mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada puncak perayaan Hari Perhubungan 17 September mendatang.
Diharapkan, dengan lomba ini kontestan yang dikirim dapat menyerap banyak informasi dan bisa diterapkan ketika sampai di daerah. Yang bersangkutan juga dapat memberikan motivasi kepada para rekannya sebagai insan pembangunan yang memiliki fungsi yang sama dengan elemen masyarakat yang lain. Mereka juga diminta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor transportasi. ‘’Sehingga kesan pengemudi yang ugal-ugalan dan suka melanggar bisa dihilangkan secara bertahap,’’ tandasnya.
Perwakilan yang dikirim ini diharapkan bisa menularkan ilmunya kepada rekan-rekannya yang lain sehingga bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk menjadi lebih baik karena even ini digelar setiap tahun.
Saat ini ada 510 pengemudi di Lobar dengan semua jurusan. Kriteria yang diberikan bagi calon AKUT dilihat dari segi pendidikan dan kepribadian mereka sehari-hari ketika berada di jalan raya. Dishubkominfo juga memiliki data siapa saja pengemudi yang dianggap patuh terhadap aturan. ‘’Kami juga bekerjasama dengan koordinator di masing-masing jurusan sehingga bisa dipilih perwakilannya yang akan ikut di tingkat provinsi,’’ pungkasnya. (ida)

Sabtu, 10 September 2011 10:19

Dewan Dianggap Provokasi Warga

Written by Administrator

Soal Konflik Tambang Sekotong

GIRI MENANG—Sikap dewan yang seolah menyudutkan Pemkab Lobar serta perusahaan tambang di Sekotong, saat rapat dengar pendapat Kamis (8/9) lalu disayangkan lembaga swadaya masyarakat setempat. Hal ini dinilai justru tak menyelesaikan permasalahan, bahkan cenderung bersifat provokatif. ‘’Apa yang disampaikan seorang anggota dewan saat itu bahkan lebih bersifat sentimen pribadi,’’ kata Sekretaris Jarinkobar (Jaringan Komunikasi Lombok Barat), Munawir, kemarin.
Diwartakan, kalangan anggota DPRD Lobar memberi kesimpulan sementara soal akar permasalahan gejolak dari masyarakat Sekotong beberapa waktu lalu. Dewan berangapan, tidak tegasnya pemkab dalam membagi wilayah tambang bagi perusahaan dan masyarakat, dianggap sebagai pemicunya.
‘’Jadi jangan salahkan ketika masyarakat mencaplok atau menambang di wilayah perusahaan seperti yang terjadi di Indotan karena pemkab belum mengatur pembagiannya dalam sebuah perda,’’ kata Wakil Ketua DPRD, Lobar Lukman Muhtar, dalam kesempatan itu.
Menurut Munawir, masyarakat Sekotong saat ini kebanyakan hanya membutuhkan jaminan keamanan dan kesejahteraan untuk kehidupan mereka beserta anak cucu. Kehadiran dua perusahaan tambang besar di Sekotong dinilainya melalui CSR (coorporate social responsibility) yang dimiliki akan mampu memberdayakan masyarakat lingkar tambang.
Masyarakat selama ini juga cukup menerima kehadiran perusahaan, namun karena adanya hasutan pihak tertentu membuat mereka melakukan gerakan penolakan. ‘’Sebenarnya rapat dengar pendapat itu dapat dijadikan kesempatan dewan memfasilitasi keinginan mereka tapi kok justru mereka memanas-manasi warga,’’ protesnya.
Dewan sebenarnya, lanjut dia, memiliki fungsi vital menyangkut persoalan Sekotong. Keterwakilan aspirasi masyarakat sekitar tambang kepada pihak terkait, seharusnya bisa dilakukan dewan sehingga kejadian bentrokan antara warga dan aparat Sabtu pekan lalu tak perlu terjadi. Namun, karena tidak adanya anggota dewan yang turun menemui masyarakat membuat upaya penyampaian aspirasi selama ini menemui jalan buntu. ‘’Kalau mereka (dewan, Red) benar turun ke masyarakat, tentunya hal ini tak akan terjadi karena apa yang diinginkan dan tidak diinginkan masyarakat akan disampaikan ke pemkab,’’ ujarnya.
Bagaimana dengan anggapan dewan yang merasa tidak pernah dilibatkan pemkab soal kerjasama dengan perusahaan tambang? Munawir menyatakan dewan memang tidak memiliki kewenangan teknis dalam hal ini. Namun dengan fungsi kontrol yang dimiliki, dewan berhak memanggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi.
Terpisah, Ketua FPPLB (Forum Persatuan Pemuda Lombok Barat), Amir Amraen Putra, justru menganggap pemkab adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas konflik yang melibatkan warga Sekotong karena mengizinkan perusahaan luar masuk ke wilayah tambang. Padahal, masyarakat belum sepenuhnya menerima sehingga terkesan kebijakan pemkab tersebut dipaksakan.
Dewan juga dianggapnya tidak pernah memperjuangkan dan mengakomodir keinginan masyarakat sekitar tambang, sehingga mereka terpaksa melakukan sejumlah aksi sebagai bentuk sikap. ‘’Jangan hanya polres saja yang disorot atas aksi bentrok tersebut tapi eksekutif dan legislatif juga harus bertanggung jawab,’’ katanya. (ida)

Sabtu, 10 September 2011 10:16

Walhi Akan Surati Kapolri

Written by Administrator

Soal Penembakan Warga Oleh Aparat

MATARAM—Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) NTB bersikap atas insiden bentrokan antara warga dengan aparat yang terjadi di depan Mapolres Lombok Barat (Lobar), Sabtu pekan lalu. Mereka berencana menyurati Kapolri, untuk segera bersikap tegas atas tindakan aparat yang diduga melakukan penembakan terhadap pendemo. ‘’Kami minta anggota (polisi) yang memang terbukti terlibat dan bersalah bisa ditindak sesuai hukum,’’ kata Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI NTB, Hidayat Surya.
Pada bentrokan yang melibatkan anggota polres dengan masyarakat Sekotong tersebut telah mengakibatkan seorang warga bernama Saliki tewas, sementara belasan lainnya luka-luka. Walhi NTB juga akan segera meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secepatnya melakukan investigasi atas insiden berdarah tersebut.
Lembaga advokasi tertua di NTB ini mencatatat, setidaknya dalam 10 bulan terakhir telah terjadi 13 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada warga yang didasari keinginan mempertahankan sumber-sumber kehidupan mereka. Rentetan kejadian tersebut dinggap akan menjadi citra buruk bagi kepolisian yang sedianya digadang sebagai institusi yang mengedepankan cara-cara dialogis dan persuasif.
Diungkapkan, berbagai konflik pengelolaan dan pemanfaatan SDA (sumber daya alam) yang selama ini terus berlangsung seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten. Selaku kepala dareah, gubernur dan bupati atau wali kota diminta jangan hanya berpikir mengejar pertumbuhan PAD (pendapatan asli daerah) dengan mengenyampingkan sumber-sumber kehidupan rakyat yang secara turun temurun dikuasasi mereka secara veto. ‘’Sumber-sumber itu diserahkan pemda kepada investor tanpa mempertimbangkan aspek sosial budaya dan kesejarahan,’’ tandasnya.
Perjuangan rakyat Sekotong, lanjut dia, adalah bentuk protes atas ketidakmampuan negara dalam memfasilitasi kesejahteraan rakyat. Sehingga ketika sumber-sumber kehidupan warga dikuasai oleh pihak lain yang kemudian menggusur mereka dari sumber penghidupannya maka secara otomatis akan memicu perlawanan yang massif.
Sebelumnya, Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Husain, mengatakan, pihaknya akan bertindak objektif dalam proses pemeriksaan. Polda, kata perwira ini, sudah menurunkan tim investigasi untuk mengusut kasus tesebut. (ida)

Selasa, 06 September 2011 11:26

Pemudik Naik Lima Persen

Written by Administrator

GIRI MENANG—Manajer Operasional PT ASDP Lembar, Lungguh Simanjuntak, mengatakan jumlah pemudik lebaran tahun ini mengalami kenaikan lima persen dari 2010. Kesiapan semua pihak terkait telah membuat lancarnya arus mudik dan balik melalui Pelabuhan Lembar.
Untuk mengurai antrean kendaraan, PT ASDP lebih memerioritaskan penumpang yang menggunakan sepeda motor, kendaraan kecil dan bus serta pejalan kaki untuk diberangkatkan. Jumlah trip kapal hanya ditambah pada malam hari ketika terjadi lonjakan penumpang. ‘’Kami siapkan untuk penambahan 2 trip dari 24 trip yang berlaku saat terjadi lonjakan,” jelassnya.
Puncak arus balik lebaran melalui Pelabuhan Lembar terjadi H+4, Minggu (4/9) lalu. Ini terlihat dari banyaknya jumlah penumpang yang akan meninggalkan Pulau Lombok menuju Bali dan Jawa. Data ASDP, pada puncak arus balik kapal memberangkatkan penumpang sekitar 1800-2000 orang, sementara sepeda motor diperkirakan akan menembus angka 500 unit dan kendaraan kecil berkisar antara 200-300 unit.
Pantuan Lombok Post Minggu malam, di sekitar pelabuhan terlihat sejumlah calon penumpang memadati areal parkir pelabuhan. Mereka berjejal di depan dermaga sebelum kapal melakukan bongkar muat. Sementara dari arah Padangbai, Bali masih terlihat sepi. Selain itu, penumpang arus balik lebaran di pelabuhan yang berasal dari luar rata-rata berplat dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta. (ida)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL