Lombok Post

Sat04192014

Last update

Back Ananda Nusa Tenggara Barat Harus Dikuasi Konsorsium
Senin, 05 September 2011 15:19

Harus Dikuasi Konsorsium Featured

Opsi Alternatif Pengelolaan Kawasan Mandalika Resort

MATARAM-Model pengelolaan kawasan Mandalika Resort di Lombok Tengah terus berkembang. Terakhir, muncul opsi alternatif atau opsi ketiga di tengah dua opsi yang berkembang.
Ketua Komisi III DPRD NTB H Misbach Mulyadi menawarkan opsi alternatif: pemegang hak pengelolaan kawasan Mandalika Resort harus dikuasi konsorsium yang terdiri dari Pemprov NTB, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Perusahaan Pengelola Aset (PPA). ‘’Setelah konsorsium penguasaan ini jelas, barulah ditawarkan kepada siapa saja yang akan menjadi pengembang dan pengelola melalui beauty contest. PT BTDC juga bisa ikut menjadi peserta,’’ ungkap politisi Golkar ini.
Diberitakan koran ini, Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi mengungkapkan dua opsi yang berkembang terkait pengelolaan Mandalika Resort. Opsi pertama merebut kembali HPL kawasan Mandalika Resort dari tangan PT BTDC yang diberikan pemerintah pusat seperti yang disuarakan seluruh fraksi dewan. Opsi kedua, membentuk perusahaan bersama (join venture) antara Perusda Pemprov NTB dan PT BTDC untuk mengembangkan dan mengelola kawasan seluas 1.250 hektare ini. Pembentukan perusahaan baru ini ditujukan agar perusahaan pengelola sesuai dengan lokasi yang akan dijual. ‘’Kontradiktif jika menjual Lombok dengan nama Bali,’’ beber gubernur termuda di Indonesia ini.
Menurut Misbach, keterlibatan PIP dalam pengembangan kawasan ini strategis, mengingat lembaga ini memiliki modal besar untuk investasi. Dan sudah menjadi tugas dan kewajiban PIP untuk memberikan investasi terhadap pembangunan di Indonesia. Dan pelibatan PPA sebagai pemegang hak paska PT LTDC bangkrut. ‘’Keikutsertaan pemerintah pusat dalam konsorsium ini akan memperkuat nilai tawar. Tapi daerah harus di depan dalam konsorsium ini,’’ bebernya.
Dikatakan, opsi ini bisa menjadi alternatif, sebab keinginan pemprov untuk membentuk konsorsium dengan PT BTDC bertentangan dengan sikap DPRD NTB yang ditetapkan dalam sidang paripurna dewan yang memilih opsi pertama. ‘’Dewan tegas menolak kehadiran BTDC di kawasan Mandalika Resort,’’ terangnya.
Diketahui, BTDC sudah mengantongi HGB di atas HPL yang juga dimiliki BTDC seluas 1.030 hektare, dari total lahan seluas 1.250 hektare. Dan secara sepihak PT BTDC telah berupaya mengusulkan proposal penetapan Madalika Resort sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan harapan kontrol KEK diberikan kepada pihak BTDC. Namun, Pemprov NTB sigap melihat sikap BTDC yang mau menguasai penuh lahan yang sebagian dananya dibeli dari APBD NTB ini. Pemprov membentuk tim khusus untuk mengusulkan secara resmi kawasan Mandalika Resort ini menjadi KEK Parnas.
Pengelolaan kawasan Mandalika Resort ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Penguasaan BTDC terhadap kawasan eks lahan LTDC ini dianggap bertentangan dengan semangat membangun daerah. Opsi pertama yang didengungkan para wakil rakyat di Udayana mendapat dukungan luas di masyarakat. Opsi ini dianggap sebagai bentuk kemandirian dan kedaulatan masyarakat NTB atas tanahnya sendiri. Dukungan terhadap opsi pertama ini juga nampak pada forum Diskusi Kritis NTB Bersaing di situs jejeraing sosial facebook.    Sikap tegas ini juga disuarakan Ketua DPW PPRN NTB H Noerdin HM Jacub. ‘’Insya Allah, opsi pertama akan terus kita perjuangkan,’’ tegas Noerdin yang juga anggota Komisi I DPRD NTB ini. (mni)

Login to post comments